Jumat, 13 September 2013

PENGENAAN PPN ATAS PERUSAHAAN BIRO JASA PERJALANAN (TRAVEL AGENCY)

Jasa Perusahaan Perjalanan adalah tergolong Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu baik Biro Perjalanan Umum maupun Agen Perjalanan adalah Pengusaha Kena Pajak.

Dasar Pengenaan Pajaknya adalah penggantian yakni : Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan Paket Wisata baik dalam atau luar negeri, dan penjualan produk pihak lain seperti jasa angkutan udara/laut dan darat ditetapkan sebesar 10% dari nilai peredaran atau omzet (nilai invoice) tidak termasuk omzet dari penjualan tiket angkutan udara dalam negeri.

Dasar Pengenaan Pajak untuk kegiatan lainnya seperti pengurusan dokumen perjalanan, mengorganisir konverensi (PCO) adalah seluruh nilai peredaran atau omzet (nilai invoice) dikurangi dengan pungutan yang dibayar kepada Instansi Pemerintah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak tersebut di atas sudah memperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Dengan demikian maka Pajak Masukan dari Biro Perjalanan Umum maupun Agen Perjalanan tersebut tidak dapat dikreditkan lagi dan oleh karenanya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Perhitungan PPN yang terutang dan harus disetor adalah sebagai berikut:
Atas kegiatan penjualan Paket Wisata = 10% x 10% (nilai invoice - tiket angkutan udara dalam negeri) = Rp. X
Atas kegiatan lainnya =
10% x (nilai invoice - Pungutan yang dibayar kepada Instansi Pemerintah) = Rp. Y
PPN yang harus disetor = Rp. X + Y

Usaha biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, agen penjualan tiket, atas penyerahan jasanya terutang PPN. Namun DPPnya sbg dasar penentuan tarif PPNnya harus dipisahkan terlebih dahulu berdasarkan type penyerahan jasa yang ada di perusahaan tersebut. pemilahan dapat dibuat sebagai berikut:

Jasa penjualan PAKET WISATA (di dalam invoice tagihan terdapat rincian sebagai berikut : komisi+tiket+hotel+akomodasi);
DPP= 10% dari {(komisi+tiket+hotel+akomodasi)-TIKET}
TARIF PPN= 10%
Jadi atas jasa penjualan PAKET WISATA terutang PPN sebesar:
1% dari (komisi+tiket+hotel+akomodasi)-TIKET
(SE-DJP Nomor SE-18/PJ.3/1989)

Jasa penjualan VOUCHER HOTEL
DPP=10% dari penjualan voucher hotel
Tarif PPN= 10%
Jadi atas jasa penjualan Voucher hotel terutang PPN sebesar :
1% dari penjualan voucher hotel
(SE-DJP Nomor S-1081/PJ.53/2002)

Jasa Keagenan Penjualan Tiket
DPP=Komisi Agen
Tarif PPN= 10%
Jadi atas jasa keagenan penjualan tiket terutang PPN sebesar:
10% dari komisi yang diterima dari airline
(SE-DJP Nomor S-135/PJ./2005)

PPh Pasal 23 wajib dipotong oleh pihak yang membayarkan jasa yang perusahaan tagihkan. Dalam konteks ini maka perusahaan penerbangan  wajib memotong PPh Pasal 23 atas komisi agen yang diterima perusahaan biro jasa perjalanan dengan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2%


Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.
Jl. Suryopranoto No.2 Harmoni Plaza Blok K/3 Utara. Jakarta Pusat
Phone          : 021 632 9150

Mobile          : 081319863888
PIN BB         : 228FD5E4
Email           : setiawan@samco-consultant.com | binajasareksaprima@gmail.com
Website       : www.samco-consultant.com

15 komentar :

Apakah PP 46 th 2013 pph umkm juga dikenakan untuk pph nya yg 1% dari bruto (omzet??) ,? Karena ini sangat memberatkan, khususnya untuk agen tiket yg komisinya hanya berksar 2.5-5 %.

Terima kasih atas advicenya, berarti pph pasal 23 diganti dg PP 46 ya pak.. wah jauh lebih berat beban pajaknya... apakah ada advice untuk yg baru jadi agen tiket saja... salam

bisa mengajukan SKB PPh Pasal 23 sehingga bebas dari pemotongan pph pasal 23

pak, berarti perusahaan motong pph 1%nya dari komisi? atau dari penjualan tiket, mohon penjelasannya.. trm ksh

Kalau penjualan tiket, DPP PPN nya komisi yang diterima dan dikenakan PPN 10% dari nilai DPP tersebut.

Misalkan:
Harga Tiket 1.000.000
Komisi 100.000
Harga Jual/Penggantian 1.100.000
DPP 100.000
PPN 10.000

Bagaimana kalau Airline tidak memberikan komisi? misalkan harga tiket Rp.1.000.000, travel agent menjual sebesar Rp.1.010.000.- berapa nilai PPn?

PPN hanya dikenakan atas kenaikan harga 10.000 dikalikan 10%

saya staff accounting di travel agent .ada yang saya mau tanya
saya sudah melakukan pembayaran pph 25 untuk tahun 2013 dari jan -jun 2013 sebesar dengan ketentuan dari spt tahun 2012 ,sementara per jul 2013 sudah berlaku peraturan pp 46 untuk perusahaan yang omset penjualan di bawah 4.8 m pertahun,kebetulan perusahaan saya termasuk dengan peraturan tersebut ,

1. apakah spt tahun 2013 tetap dibuat ?
2.bagaimana dengan pph 25 yang saya bayar per jan -jun 2013 ?

SPT Tahunan tetap harus dibuat sehingga nantinya untuk penghasilan dan biaya dari bulan Juli s.d Desember 2013 dilakukan koreksi fiskal karena sudah dikenakan PPh Final.

PPH 25 Jan s.d Jun 2013 tetap dikreditkan di SPT Tahunan 2013.

maaf sebelum
1. untuk spt tahun 2013 saya tetap buat ,tapi perhitungan nya sendiri yang di koreksi berarti bukan dari jan -des melainkan dari periode jan-jun 2013?
2.bagaimana dengan tahun berikut nya apakah nanti tidak ada lagi spt tahunan untuk perusahaan yang penghasilan kurang dari 4.8 M
karena kita sudah lapor pajak penghasilan per bulan .?

sebaiknya tetap dihitung penghasilan dan biaya selama satu tahun, kemudian untuk penghasilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dari bulan juli s.d desember dikoreksi fiskal.

Tetap lapor spt tahunan tapi tidak perlu lapor spt masa pph 25

maaf sebelum nya saya ada yang mau di tanyakan mengenai perhitungan pajak untuk pph 21 sehubung dengan peraturan pemerintah yang terbaru mengenai program espt pph 21 untuk masa januari .apakah program espt pph 21 hanya di peruntukan perusahaaan yang mempunyai karyawan lebih dari 20 orang?

dan bagaimana cara perhitungan pph 21 jika untuk karyawan yang tidak berkerja kurang dari setahun jika penghasilan kalau per bulan melebihi ptkp tetapi kalau di setahunkan tidak melebihi ptkp contoh
karyawan a baru mulai bekerja 01 juni 2013 dengan penghasilan 3.000.000 perbulan ,bagaimana perhitungan untuk tahun 2013 ?

Siang, saya mau bertanya. bagaimana jika tidak terdapat komisi dalam harga tiket tersebut? misalnya harga tiket Denpasar-Jakarta-Denpasar Rp.1.500.000 untuk 30 orang? mohon bantuanya :)

Jika harga tiket yang dijual sama seperti harga dari airline maka pada saat menjual tiket ke customer tidak terdapat komisi yang dikenakan ppn.
Tetapi pada saat perusahaan travel menagih atau mendapat komisi dari airline maka terhutang ppn atas komisi dari airline tersebut dan airline wajib potong pph 23.

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recommended