Jasa Konsultasi Pajak

Bina Jasa Konsultan Pajak menyediakan berbagai jasa unggulan, yang salah satunya adalah jasa konsultasi pajak.

Asistensi Restitusi Pajak

Kami akan mendampingi Klien selama proses restitusi pajak sampai mendapatkan hasil berupa Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak.

Jasa Asistensi Pajak

Bina Jasa Konsultan Pajak akan mendampingi klien untuk berbagai pekerjaan dalam menghadapi pemeriksaan pajak, dimulai dari fase sebelum pemeriksaan, sedang dalam pemeriksaan, hingga selesai pemeriksaan.

Jasa Kepatuhan Pajak

Bina Jasa Konsultan Pajak memberikan jasa kepatuhan pajak untuk membantu wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakannya sehingga terhindar dari sanksi dan denda pajak.

Jasa Telaah Pajak | Tax Review

Jasa telaah pajak (Tax Review) adalah jasa layanan kami kepada klien untuk mereview dan menganalisa laporan keuangan klien ditinjau dari aspek perpajakan untuk memberikan gambaran implikasi pajak dan tingkat resiko pajak yang mungkin dihadapi klien di kemudian hari.

Selasa, 14 Oktober 2014

STRATEGI MENGHINDARI TALANGAN PPN JASA KONSTRUKSI

Pengusaha Jasa Konstruksi sering mengeluhkan repotnya mengatur cash flow perusahaan karena diharuskan memberikan atau menyisihkan cash flow perusahaan untuk membayar PPN atas tagihan yang telah diterbitkan. Seringkali tagihan atas sebagian pekerjaan yang telah diserahkan berselisih waktu yang cukup lama dengan saat pembayaran atas tagihan tersebut diterima. Apabila selisih waktu tersebut melebihi satu bulan atau satu masa pajak tentu saja Perusahaan wajib menalangi atau membayar PPN atas tagihan tersebut pada akhir bulan berikutnya walaupun pembayaran belum diterima. Sebenarnya permasalahan ini terjadi akibat ketidaktahuan Pengusaha Jasa Konstruksi atas kemudahan yang telah diberikan oleh ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bagaimana strategi menghindarkan perusahaan dari keharusan memberikan talangan atas kewajiban PPN Jasa Konstruksi?

Sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya kita tengok terlebih dahulu ketentuan mengenai penerbitan faktur pajak. Sesuai dengan PER -24/PJ/2012 Tanggal 22 Nopember 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, telah diatur bahwa Faktur Pajak tersebut harus diterbitkan atau dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada :

1.Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
2.Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3.Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
4. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau
5. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Kalimat “Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan” menjadi titik fokus pembahasan kita kali ini. Didalam ketentuan mengenai penerbitan faktur pajak sebetulnya telah dengan tegas diatur bahwa untuk PKP yang mendapatkan pekerjaan yang penyelesaian pekerjaan dan pembayaran didasarkan pada penyerahan sebagian tahap pekerjaan (termin), maka faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran termin diterima.

Tetapi ketidaktahuan sebagian Pengusaha menyebabkan menerbitkan faktur pajak pada saat invoice atau tagihan diterbitkan telah menjadi kebiasaan. Bahkan pemberi pekerjaan acapkali memberikan syarat bahwa tagihan akan diterima apabila telah disertai Faktur Pajaknya. Kebiasaan ini terutama untuk Pengusaha Jasa Konstruksi tentu saja merugikan dari sisi pengaturan cash flownya. Karena biasanya setelah invoice dikirimkan harus melalui audit atau pemeriksaan pekerjaan untuk menentukan layak tidaknya pembayaran termin dilakukan. Dan proses ini membutuhkan waktu. Selain itu ada sebagian perusahaan Jasa Konstruksi yang seolah-olah sengaja memperlama proses pencairan tagihan.

Strategi yang dapat dilakukan oleh Pengusaha Jasa Konstruksi antara lain:

1. Negosiasi Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi

Mengacu pada ketentuan penerbitan faktur pajak maka Pengusaha Jasa Konstruksi sebelum menandatangani kontrak sebaiknya “mamaksakan” agar dalam klausul/pasal terms of payment pada kontrak pekerjaan konstruksi dapat dicantumkan secara jelas bahwa untuk proses pembayaran atas kemajuan pekerjaan (termin) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dan faktur pajak akan diberikan apabila pembayaran telah diterima, misalnya 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima dengan benar dan lengkap, kontraktor tidak diwajibkan melampirkan Faktur Pajak sebagai syarat dokumen penagihan lengkap, melainkan Faktur Pajak akan diterbitkan pada saat atau setelah menerima pembayaran.

Dengan mencantumkannya secara tegas dalam kontrak, maka pihak pemberi kerja tidak punya alasan lagi untuk tidak memproses pembayaran hanya karena pihak kontraktor tidak melampirkan Faktur Pajak pada saat mengajukan tagihan pada setiap termin. Sangat perlu melibatkan konsultan pajak dalam proses negosiasi atas terms of payment dalam kontrak agar konsultan pajak dapat memberikan advice mengenai saat penerbitan faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila negosiasi ini berhasil, tentu saja pihak penerima pekerjaan akan mendapatkan keuntungan dan terhindarkan dari keharusan menalangi PPN nya terlebih dahulu.

Apabila diperlukan tentu saja pihak pemberi kerja dapat meminta atau pihak penerima pekerjaan dapat memberikan dokumen berupa pro forma faktur pajak atau faktur pajak sementara sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan. Hal ini tidak melanggar ketentuan perpajakan karena telah diatur bahwa faktur pajak harus diterbitkan “Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan”.

2. Apabila langkah seperti no 1 diatas gagal, penerima pekerjaan harus memaksakan adanya klausul “pembayaran harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari sejak invoice/tagihan diterbitkan”. Langkah ini adalah upaya menghindari talangan atas PPN dengan memanfaatkan kelonggaran batas waktu pelunasan PPN. Setelah klausul jangka waktu pelunasan tagihan disepakati dalam kontrak selanjutnya penerima pekerjaan sebaiknya menerbitkan tagihan/invoice atas sebagian pekerjaan menjelang akhir bulan. Perlu juga dipertegas dengan klausul pengenaan denda atas keterlambatan pelunasan tagihan untuk “memaksa” pemberi pekerjaan benar-benar melunasi tagihan tepat waktu.

Dua langkah yang telah diuraikan diatas tentu saja tergantung kemampuan maupun pemahaman kedua belah pihak atas ketentuan perpajakan terutama yang terkait dengan Jasa Konstruksi. Apabila dua langkah diatas berhasil diterapkan tentu saja Pengusaha Jasa Konstruksi tidak perlu lagi pusing tujuh keliling untuk menalangi pembayaran PPN yang telah terhutang.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Jl. Suryopranoto No.2 Harmoni Plaza Blok K/3 Utara. Jakarta Pusat

Phone : 021 632 9150 (A. Setiawan)
Mobile : 08139863888 (A. Setiawan)
PIN BB : 228FD5E4 | 28F210A8
Email : setiawan@samco-consultant.com | binajasareksaprima@gmail.com
Website : www.samco-consultant.com | http://www.binajasakonsultanpajak.blogspot.com






Jumat, 27 Desember 2013

Ditjen Pajak Jemput Paksa Tersangka Penggelapan Pajak

Penyidik di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau menjemput paksa AP, tersangka kasus pengelapan pajak.

Chandra Budi, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Direktorat P2Humas, Direktorat Jenderal Pajak katakan, jemput paksa tersebut dilakukan pada Rabu (18/12/2013) lalu di Pekanbaru Riau.
Selanjutnya, kata Chandra, tersangka AP ditangkap dan ditahan dengan bantuan Korwas PPNS Polri. Dijelaskan, tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh AP, wajib pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik, adalah sangkaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar, yaitu dengan cara melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk Tahun Pajak 2005 sampai tahun 2008.

Atas perbuatannya tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar.  Sebelumnya, tersangka AP tidak kooperatif terhadap pemanggilan Penyidik Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau dalam rangka melengkapi keterangan tambahan yang diperlukan oleh Jaksa Peneliti.

"Setelah dua kali tidak memenuhi panggilan Penyidik tanpa alasan, selanjutnya Penyidik berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polri dalam rangka permohonan bantuan membawa dan menghadapkan tersangka AP kepada Penyidik Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau," tuturnya dalam rilis yang diterima Tribunnews, Jumat (27/12/2013).

Chandra menegaskan, keberhasilan ini menunjukkan kesungguhan Ditjen Pajak dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan.  Selain itu, terungkapnya kasus ini diharapkan juga mampu memberikan efek jera (detterent effect) kepada seluruh wajib pajak lainnya sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

Sumber: Tribun

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih. 

Jl. Suryopranoto No.2 Harmoni Plaza Blok K/3 Utara. Jakarta Pusat

Phone          : 021 632 9150 (Setiawan)
Mobile         : 081319863888 (Setiawan)
PIN BB       : 228FD5E4 | 28F210A8
Email           : setiawan@samco-consultant.com | samco.pajak@gmail.com
Website       : www.samco-consultant.com | http://www.binajasakonsultanpajak.blogspot.com

Senin, 02 Desember 2013

Bagaimana Menghadapi Pemeriksaan Pajak?

Beberapa waktu lalu penulis mendapat keluhan dari salah satu pengusaha yang secara tiba-tiba perusahaannya mendapatkan "surat cinta" dari Ditjen Pajak berkaitan dengan kewajiban perpajakan perusahaan selama beberapa tahun lalu yang tergolong dalam wajib pajak tidak patuh. Rupanya akibat keteledoran dan kurang memahami ketentuan pajak membuat perusahaan ogah-ogahan melaporkan kewajiban perpajakannya terutama Pajak Pertambahan Nilai. Akibatnya sekarang perusahaan dikirimi surat cinta oleh Ditjen Pajak dan diharusnya menyelesaikan semua kewajiban perpajakannya sejak 4 tahun yang lalu yang apabila ditotal jumlahnya bisa membuat perusahaan mengalami kebangkrutan.

Selain kepanikan akibat nilai yang harus dibayar demikian besar, pengusaha tersebut juga ketakutan bila sewaktu-waktu perusahaannya diperiksa oleh Ditjen Pajak. Padahal apabila perusahaan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik tentunya tidak perlu merasa panik ataupun takut menghadapi pemeriksaan pajak.

Semua wajib pajak memiliki peluang yang sama untuk diperiksa oleh Ditjen Pajak. Selain itu ada beberapa kriteria yang menyebabkan wajib pajak termasuk dalam wajib pajak yang diharuskan dilakukan pemeriksaan. Biasanya yang menjadi objek pemeriksaan adalah SPT wajib pajak. Sehingga setiap wajib pajak seharusnya sudah menyelenggarakan pembukuan dengan baik agar terhindar dari resiko sanksi pajak.

Pemeriksaan pajak pada dasarnya dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (tax compliance) dan untuk tujuan lain yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam menghadapi pemeriksaan pajak banyak strategi maupun tips yang dapat dilakukan diantaranya :

1. Melakukan pencatatan dalam pembukuan dengan baik, benar dan jujur. Menutup celah-celah kelemahan dalam pembukuan yang bisa dikoreksi fiskal oleh pemeriksa pajak. Gunakan juga istilah atau nama akun yang tidak menimbulkan koreksi fiskal.

2. Lakukan rekonsiliasi komersial fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jangan sampai membuat rekonsiliasi yang tidak sesuai dengan peraturan karena pasti akan ditemukan dalam pemeriksaan dan akhirnya pemeriksa akan melakukan koreksi fiskal.

3. Lakukan review dan teliti kembali pelaksanaan kewajiban perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan melalui tax review. Apabila ternyata ditemukan kesalahan maka segera lakukan pembetulan sebelum pemeriksaan dilakukan oleh Dirjen Pajak.

4. Jangan coba-coba mengharapkan penyelesaian pemeriksaan dengan cara negosiasi bawah tangan secara ilegal karena tingkat resikonya terlalu tinggi selain itu dapat dijerat dengan ketentuan pidana suap menyuap atau korupsi. 

5. Pemeriksa Pajak juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Wajib pajak harus memperkuat bargaining position didepan pemeriksa pajak. Anggap pemeriksa pajak sebagai mitra dan lakukan kompromi secara legal untuk mencairkan dispute yang mungkin terjadi.

6. Jangan mudah memberikan informasi kepada pemeriksa pajak jika tidak ada permintaan. 

7. Respon secara baik setiap perilaku, pertanyaan maupun permintaan pemeriksa pajak.

8. Pergunakan setiap hak yang diberikan oleh ketentuan perpajakan secara baik untuk memaksimalkan setiap upaya menghadapi pemeriksaan pajak agar terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan.

9. Jika wajib pajak membutuhkan tidak ada salahnya menggunakan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak dapat menjadi mitra diskusi membahas seputar perpajakan. Pada saat pemeriksaan pajak, Konsultan Pajak juga dapat memberikan masukan dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Tentunya wajib pajak harus selektif dalam memilih konsultan pajak yang digunakan jangan sampai memilih Konsultan Pajak yang hanya mengandalkan cara-cara kerja beresiko tinggi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih. 

Jl. Suryopranoto No.2 Harmoni Plaza Blok K/3 Utara. Jakarta Pusat

Phone          : 021 632 9150 (A. Setiawan)
Mobile         : 081318452944 (A. Setiawan)
PIN BB       : 228FD5E4 | 28F210A8
Email           : setiawan@samco-consultant.com | binajasareksaprima@gmail.com
Website       : www.samco-consultant.com | http://www.binajasakonsultanpajak.blogspot.com


Perencanaan Pajak di Akhir Tahun | Year End Tax Planning

Saat ini kita sudah memasuki bulan Desember yang artinya sudah mendekati batas waktu berakhirnya tahun pajak 2013. Bulan Desember adalah kesempatan terakhir bagi wajib pajak untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka penghematan pajak. Wajib pajak sebaiknya melakukan telaah dan mengkaji kewajiban pajak penghasilan perusahaan sekaligus melakukan apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pembayaran pajak secara legal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Untuk mengamankan cash flow wajib pajak, dapat dilakukan penundaan pembayaran pajak secara legal tentunya apabila masih bisa ditunda ke tahun pajak berikutnya. Wajib pajak juga dapat melakukan pergeseran pendapatan ke tahun berikutnya dan juga mempercepat pembebanan biaya sepanjang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Beberapa strategi umum yang dapat dilakukan dalam rangka perencanaan pajak di akhir tahun (year end tax planning) adalah :

1. Melakukan review terhadap keseluruhan pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak meliputi PPh Pasal 21, widholding tax, PPh Badan dan PPN serta pajak-pajak lainnya serta dampaknya di masa yang akan datang seperti dampak angsuran PPh Pasal 25 atau dampak pembayaran pajak atas transaksi yang dapat menimbulkan beda waktu.

2. Melakukan review terhadap pembukuan beserta semua kelengkapannya dan dokumen kewajiban perpajakan sebagai persiapan bila terjadi pemeriksaan pajak apalagi jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak yang akan diperiksa oleh Ditjen Pajak.

3. Melakukan pengujian atas pembukuan, melakukan koreksi pembukuan dan apabila diperlukan dapat dilakukan pembetulan SPT Masa untuk memperbaiki kesalahan dan menghindarkan wajib pajak dari kerugian akibat sanksi perpajakan.

4. Melakukan analisa potensi resiko misalnya resiko kerugian akibat pengenaan saksi perpajakan yang mungkin akan terjadi dan menentukan solusi atau cara untuk memperkecil resiko tersebut.

Yang perlu diingat oleh wajib pajak adalah harus memperhitungkan situasi dan kondisi wajib pajak itu sendiri yang mencakup tujuan dilakukannya perencanaan pajak yang diinginkan. Wajib pajak juga harus mengantisipasi adanya perubahan ketentuan perpajakan yang akan dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Selain itu kegiatan perencanaan pajak juga harus mencakup tax review atas dua tahun pajak yakni tahun pajak berjalan dan tahun pajak berikutnya.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih. 

Jl. Suryopranoto No.2 Harmoni Plaza Blok K/3 Utara. Jakarta Pusat

Phone          : 021 632 9150 (A. Setiawan)
Mobile         : 081318452944 (A. Setiawan)
PIN BB       : 228FD5E4 | 28F210A8
Email           : setiawan@samco-consultant.com | binajasareksaprima@gmail.com
Website       : www.samco-consultant.com | http://www.binajasakonsultanpajak.blogspot.com

Kamis, 10 Oktober 2013

Belajar Menggunakan E-SPT PPN

Sejak layanan konsultasi online diluncurkan di blog ini, kami telah menerima banyak pertanyaan mengenai e-SPT PPN baik dari staff pajak perusahaan, praktisi pajak maupun mahasiswa yang sedang belajar perpajakan. Sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan aplikasi pelaporan pajak secara elektronik e-SPT PPN. Tentunya sebagai penyedia jasa konsultasi perpajakan kami juga merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi bahkan tidak hanya memberikan informasi saja, kami juga merasa ikut memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan singkat mengenai E-SPT.

Untuk itu kami bersedia memberikan pelatihan singkat secara private kepada rekan-rekan yang membutuhkan pelatihan penggunaan E-SPT. Pelatihan dapat dilakukan di kantor kami maupun di kantor rekan-rekan ataupun ditempat lain yang telah disepakati. Untuk informasi mengenai waktu, tempat, biaya dan mekanismenya, rekan-rekan dapat menghubungi kami dengan klik DISINI

Demikian juga bagi rekan-rekan yang sekedar ingin berkonsultasi ataupun menanyakan perihal penggunaan E-SPT dapat memanfaatkan fasilitas YM yang ada di blog ini atau menggunakan fasilitas BBM.

Terima Kasih

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recommended