Jasa Konsultasi Pajak

Bina Jasa Konsultan Pajak menyediakan berbagai jasa unggulan, yang salah satunya adalah jasa konsultasi pajak.

Asistensi Restitusi Pajak

Kami akan mendampingi Klien selama proses restitusi pajak sampai mendapatkan hasil berupa Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak.

Jasa Asistensi Pajak

Bina Jasa Konsultan Pajak akan mendampingi klien untuk berbagai pekerjaan dalam menghadapi pemeriksaan pajak, dimulai dari fase sebelum pemeriksaan, sedang dalam pemeriksaan, hingga selesai pemeriksaan.

Jasa Kepatuhan Pajak

Bina Jasa Konsultan Pajak memberikan jasa kepatuhan pajak untuk membantu wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakannya sehingga terhindar dari sanksi dan denda pajak.

Jasa Telaah Pajak | Tax Review

Jasa telaah pajak (Tax Review) adalah jasa layanan kami kepada klien untuk mereview dan menganalisa laporan keuangan klien ditinjau dari aspek perpajakan untuk memberikan gambaran implikasi pajak dan tingkat resiko pajak yang mungkin dihadapi klien di kemudian hari.

Jumat, 27 Desember 2013

Ditjen Pajak Jemput Paksa Tersangka Penggelapan Pajak

Penyidik di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau menjemput paksa AP, tersangka kasus pengelapan pajak.

Chandra Budi, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Direktorat P2Humas, Direktorat Jenderal Pajak katakan, jemput paksa tersebut dilakukan pada Rabu (18/12/2013) lalu di Pekanbaru Riau.
Selanjutnya, kata Chandra, tersangka AP ditangkap dan ditahan dengan bantuan Korwas PPNS Polri. Dijelaskan, tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh AP, wajib pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik, adalah sangkaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar, yaitu dengan cara melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk Tahun Pajak 2005 sampai tahun 2008.

Atas perbuatannya tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar.  Sebelumnya, tersangka AP tidak kooperatif terhadap pemanggilan Penyidik Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau dalam rangka melengkapi keterangan tambahan yang diperlukan oleh Jaksa Peneliti.

"Setelah dua kali tidak memenuhi panggilan Penyidik tanpa alasan, selanjutnya Penyidik berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polri dalam rangka permohonan bantuan membawa dan menghadapkan tersangka AP kepada Penyidik Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau," tuturnya dalam rilis yang diterima Tribunnews, Jumat (27/12/2013).

Chandra menegaskan, keberhasilan ini menunjukkan kesungguhan Ditjen Pajak dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan.  Selain itu, terungkapnya kasus ini diharapkan juga mampu memberikan efek jera (detterent effect) kepada seluruh wajib pajak lainnya sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

Sumber: Tribun

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih. 

Jl. Suryopranoto No.2 Harmoni Plaza Blok K/3 Utara. Jakarta Pusat

Phone          : 021 632 9150 (Setiawan)
Mobile         : 081319863888 (Setiawan)
PIN BB       : 228FD5E4 | 28F210A8
Email           : setiawan@samco-consultant.com | samco.pajak@gmail.com
Website       : www.samco-consultant.com | http://www.binajasakonsultanpajak.blogspot.com

Senin, 02 Desember 2013

Bagaimana Menghadapi Pemeriksaan Pajak?

Beberapa waktu lalu penulis mendapat keluhan dari salah satu pengusaha yang secara tiba-tiba perusahaannya mendapatkan "surat cinta" dari Ditjen Pajak berkaitan dengan kewajiban perpajakan perusahaan selama beberapa tahun lalu yang tergolong dalam wajib pajak tidak patuh. Rupanya akibat keteledoran dan kurang memahami ketentuan pajak membuat perusahaan ogah-ogahan melaporkan kewajiban perpajakannya terutama Pajak Pertambahan Nilai. Akibatnya sekarang perusahaan dikirimi surat cinta oleh Ditjen Pajak dan diharusnya menyelesaikan semua kewajiban perpajakannya sejak 4 tahun yang lalu yang apabila ditotal jumlahnya bisa membuat perusahaan mengalami kebangkrutan.

Selain kepanikan akibat nilai yang harus dibayar demikian besar, pengusaha tersebut juga ketakutan bila sewaktu-waktu perusahaannya diperiksa oleh Ditjen Pajak. Padahal apabila perusahaan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik tentunya tidak perlu merasa panik ataupun takut menghadapi pemeriksaan pajak.

Semua wajib pajak memiliki peluang yang sama untuk diperiksa oleh Ditjen Pajak. Selain itu ada beberapa kriteria yang menyebabkan wajib pajak termasuk dalam wajib pajak yang diharuskan dilakukan pemeriksaan. Biasanya yang menjadi objek pemeriksaan adalah SPT wajib pajak. Sehingga setiap wajib pajak seharusnya sudah menyelenggarakan pembukuan dengan baik agar terhindar dari resiko sanksi pajak.

Pemeriksaan pajak pada dasarnya dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (tax compliance) dan untuk tujuan lain yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam menghadapi pemeriksaan pajak banyak strategi maupun tips yang dapat dilakukan diantaranya :

1. Melakukan pencatatan dalam pembukuan dengan baik, benar dan jujur. Menutup celah-celah kelemahan dalam pembukuan yang bisa dikoreksi fiskal oleh pemeriksa pajak. Gunakan juga istilah atau nama akun yang tidak menimbulkan koreksi fiskal.

2. Lakukan rekonsiliasi komersial fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jangan sampai membuat rekonsiliasi yang tidak sesuai dengan peraturan karena pasti akan ditemukan dalam pemeriksaan dan akhirnya pemeriksa akan melakukan koreksi fiskal.

3. Lakukan review dan teliti kembali pelaksanaan kewajiban perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan melalui tax review. Apabila ternyata ditemukan kesalahan maka segera lakukan pembetulan sebelum pemeriksaan dilakukan oleh Dirjen Pajak.

4. Jangan coba-coba mengharapkan penyelesaian pemeriksaan dengan cara negosiasi bawah tangan secara ilegal karena tingkat resikonya terlalu tinggi selain itu dapat dijerat dengan ketentuan pidana suap menyuap atau korupsi. 

5. Pemeriksa Pajak juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Wajib pajak harus memperkuat bargaining position didepan pemeriksa pajak. Anggap pemeriksa pajak sebagai mitra dan lakukan kompromi secara legal untuk mencairkan dispute yang mungkin terjadi.

6. Jangan mudah memberikan informasi kepada pemeriksa pajak jika tidak ada permintaan. 

7. Respon secara baik setiap perilaku, pertanyaan maupun permintaan pemeriksa pajak.

8. Pergunakan setiap hak yang diberikan oleh ketentuan perpajakan secara baik untuk memaksimalkan setiap upaya menghadapi pemeriksaan pajak agar terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan.

9. Jika wajib pajak membutuhkan tidak ada salahnya menggunakan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak dapat menjadi mitra diskusi membahas seputar perpajakan. Pada saat pemeriksaan pajak, Konsultan Pajak juga dapat memberikan masukan dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Tentunya wajib pajak harus selektif dalam memilih konsultan pajak yang digunakan jangan sampai memilih Konsultan Pajak yang hanya mengandalkan cara-cara kerja beresiko tinggi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih. 

Jl. Suryopranoto No.2 Harmoni Plaza Blok K/3 Utara. Jakarta Pusat

Phone          : 021 632 9150 (A. Setiawan)
Mobile         : 081318452944 (A. Setiawan)
PIN BB       : 228FD5E4 | 28F210A8
Email           : setiawan@samco-consultant.com | binajasareksaprima@gmail.com
Website       : www.samco-consultant.com | http://www.binajasakonsultanpajak.blogspot.com


Perencanaan Pajak di Akhir Tahun | Year End Tax Planning

Saat ini kita sudah memasuki bulan Desember yang artinya sudah mendekati batas waktu berakhirnya tahun pajak 2013. Bulan Desember adalah kesempatan terakhir bagi wajib pajak untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka penghematan pajak. Wajib pajak sebaiknya melakukan telaah dan mengkaji kewajiban pajak penghasilan perusahaan sekaligus melakukan apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pembayaran pajak secara legal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Untuk mengamankan cash flow wajib pajak, dapat dilakukan penundaan pembayaran pajak secara legal tentunya apabila masih bisa ditunda ke tahun pajak berikutnya. Wajib pajak juga dapat melakukan pergeseran pendapatan ke tahun berikutnya dan juga mempercepat pembebanan biaya sepanjang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Beberapa strategi umum yang dapat dilakukan dalam rangka perencanaan pajak di akhir tahun (year end tax planning) adalah :

1. Melakukan review terhadap keseluruhan pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak meliputi PPh Pasal 21, widholding tax, PPh Badan dan PPN serta pajak-pajak lainnya serta dampaknya di masa yang akan datang seperti dampak angsuran PPh Pasal 25 atau dampak pembayaran pajak atas transaksi yang dapat menimbulkan beda waktu.

2. Melakukan review terhadap pembukuan beserta semua kelengkapannya dan dokumen kewajiban perpajakan sebagai persiapan bila terjadi pemeriksaan pajak apalagi jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak yang akan diperiksa oleh Ditjen Pajak.

3. Melakukan pengujian atas pembukuan, melakukan koreksi pembukuan dan apabila diperlukan dapat dilakukan pembetulan SPT Masa untuk memperbaiki kesalahan dan menghindarkan wajib pajak dari kerugian akibat sanksi perpajakan.

4. Melakukan analisa potensi resiko misalnya resiko kerugian akibat pengenaan saksi perpajakan yang mungkin akan terjadi dan menentukan solusi atau cara untuk memperkecil resiko tersebut.

Yang perlu diingat oleh wajib pajak adalah harus memperhitungkan situasi dan kondisi wajib pajak itu sendiri yang mencakup tujuan dilakukannya perencanaan pajak yang diinginkan. Wajib pajak juga harus mengantisipasi adanya perubahan ketentuan perpajakan yang akan dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Selain itu kegiatan perencanaan pajak juga harus mencakup tax review atas dua tahun pajak yakni tahun pajak berjalan dan tahun pajak berikutnya.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih. 

Jl. Suryopranoto No.2 Harmoni Plaza Blok K/3 Utara. Jakarta Pusat

Phone          : 021 632 9150 (A. Setiawan)
Mobile         : 081318452944 (A. Setiawan)
PIN BB       : 228FD5E4 | 28F210A8
Email           : setiawan@samco-consultant.com | binajasareksaprima@gmail.com
Website       : www.samco-consultant.com | http://www.binajasakonsultanpajak.blogspot.com

Kamis, 10 Oktober 2013

Belajar Menggunakan E-SPT PPN

Sejak layanan konsultasi online diluncurkan di blog ini, kami telah menerima banyak pertanyaan mengenai e-SPT PPN baik dari staff pajak perusahaan, praktisi pajak maupun mahasiswa yang sedang belajar perpajakan. Sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan aplikasi pelaporan pajak secara elektronik e-SPT PPN. Tentunya sebagai penyedia jasa konsultasi perpajakan kami juga merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi bahkan tidak hanya memberikan informasi saja, kami juga merasa ikut memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan singkat mengenai E-SPT.

Untuk itu kami bersedia memberikan pelatihan singkat secara private kepada rekan-rekan yang membutuhkan pelatihan penggunaan E-SPT. Pelatihan dapat dilakukan di kantor kami maupun di kantor rekan-rekan ataupun ditempat lain yang telah disepakati. Untuk informasi mengenai waktu, tempat, biaya dan mekanismenya, rekan-rekan dapat menghubungi kami dengan klik DISINI

Demikian juga bagi rekan-rekan yang sekedar ingin berkonsultasi ataupun menanyakan perihal penggunaan E-SPT dapat memanfaatkan fasilitas YM yang ada di blog ini atau menggunakan fasilitas BBM.

Terima Kasih

Cara Menghitung Pajak Penghasilan bagi Dokter


Mengenai pemotongan pajak penghasilan bagi dokter banyak juga kita jumpai ada Dokter yang bertindak sebagai pegawai tetap di RS tertentu yang pada akhir tahun mendapatkan penghitungan PPh Pasal 21 atas Dokter dengan mendapatkan lampiran SPT 1721 A1 juga melakukan praktek di RS lain dengan status sebagai tenaga part time yang setiap bulannya mendapatkan bukti potong PPh Pasal 21 Dokter dari RS tersebut. Apabila demikian dapat dipastikan bahwa perhitungan di akhir tahun setelah di lakukan penggabungan antara 1721 A1 dan bukti potong maka menjadi kurang bayar.

Apa saja penghasilan yang diterima Dokter?

Dokter karena keahliannya atau kegiatannya dapat menerima penghasilan yang berupa :

    1. Gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya terkait dengan gaji, sebagai pegawai tetap;

    2. Honorarium, komisi, atau fee sebagai tenaga ahli;

    3. Uang saku, uang presentasi, uang rapat karena dokter sebagai peserta kegiatan.

    4. Hadiah atau penghargaan, bonus, gratifikasi atau imbalan dalam bentuk lain, karena sebagai dokter yang memberikan keuntungan bagi produsen obat-obatan atau alat kesehatan lainnya;

    5. Laba usaha karena sebagai dokter yang buka praktek;


Bagaimana cara penghitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima dokter?

Untuk mengetahui berapa PPh yang harus dibayar atau dilunasi dokter atas penghasilan yang diterimanya, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa pembayaran atau pelunasan PPh dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu :

    1. Pemotongan/Pemungutan oleh pihak pemberi penghasilan dalam hal ini bisa RS maupun klinik tempatnya bekerja;

    2. Penyetoran sendiri oleh Wajib pajak setelah menghitung dan memperhitungkan PPh terhutang selama satu tahun apabila melakukan pekerjaan bebas maupun bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja.


Besarnya PPh atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya yang terkait dengan gaji, honorarium, komisi atau fee, hadiah, bonus, gratifikasi, uang saku, uang presentasi dan uang rapat, yang diberikan oleh pemberi kerja yang ditunjuk sebagai pemotong, ditentukan melalui penghitungan yang dilakukan oleh pemberi kerja tersebut. PPh yang terhutang ini disebut juga dengan PPh Pasal 21 karena diatur dalam Pasal 21 di UU PPh.


Tarif yang digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 khusus untuk dokter (tenaga ahli) adalah :


    1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21. Dasar Pengenaan dan Pemotongan ditentukan sebesar 50% dari jumlah bruto; dan

    2. Tarif 15% dari jumlah bruto (bersifat Final) khusus untuk penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang dananya berasal dari APBN/APBD serta yang menerimanya PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara golongan III/a ke atas atau Letnan Dua ke atas.


Cara penghitungannya sebagai berikut :

    1. Gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya terkait dengan gaji, karena sebagai pegawai tetap.


    Misalnya Dokter Setiawan (status sendiri dan tidak mempunyai tanggungan) pegawai tetap di RS Raja Sehat dengan gaji dan tunjangan sebulan Rp 15.000.000,-
    PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja :
    Gaji + Tunjangan setahun
    15.000.000 x 12 = Rp180.000.000,-
    Pengurang :

        Biaya jabatan (5%x jumlah bruto penghasilan setahun, maksimal Rp6.000.000) = (Rp 6.000.000,-)

        PTKP Sendiri (TK/-) = (Rp 15.840.000,-)

Penghasilan Kena Pajak = Rp158.160.000,-
PPh Pasal 21 terhutang :
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP =
5% x Rp50.000.000,- = Rp 2.500.000
15% x Rp108.160.000,- = Rp16.224.000
Total Rp18.724.000
Dokter Setiawan wajib menerima bukti potong PPh pasal 21 dari Rumah Sakit Raja Sehat.


    2. Honorarium, komisi atau fee, uang saku, uang presentasi, uang rapat yang dananya berasal dari APBN/APBD ataupun yang bukan.


       a. Misalnya Dokter Setiawan (PNS/TNI/POLRI) menerima honorarium yang dananya dari APBN/APBD sebesar Rp10.000.000.
        PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja/pemberi penghasilan :
        15% xRp10.000.000 = Rp1.500.000,-


        Pemotongan PPh Pasal 21 ini bersifat final atau tidak diperhitungkan lagi dengan penghasilan lainnya sehingga sudah selesai penghitungan PPh, namun tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan PPhnya (melampirkan bukti potong PPh Pasal 21 tersebut).


        b. Misal Dokter Sammy (swasta) menerima uang presentasi yang dananya dari APBN/APBD sebesar Rp10.000.000, dari Departemen Kesehatan.
        PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja/pemberi penghasilan :
        5% x (50% x Rp10.000.000,-) = Rp250.000,-
        Dokter Sammy (swasta) wajib menerima bukti potong PPh Pasal 21 dari Departemen Kesehatan dan menghitung kembali penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan PPh-nya.


        c. Misal Dokter Setiawan (swasta ataupun PNS/TNI/POLRI) menerima honorarium pada bulan Maret 2009 sebesar Rp30.000.000. dari Rumah sakit Raja Sehat
        PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja/pemberi penghasilan :
        5% x (50% x Rp30.000.000,-) = Rp750.000.-
        Dokter Setiawan wajib diberikan bukti potong PPh Pasal 21.


Catatan :

        Apabila penghasilan tersebut diberikan karena pekerjaan atau jasanya bersifat berkesinambungan baik berdasarkan kontrak atau kenyataan sebenarnya, maka tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a diterapkan atas jumlah kumulatifnya.


        Misalnya di bulan April 2009 Dokter Setiawan juga mendapat honorarium sebesar Rp80.000.000,- dari Rumah Sakit Raja Sehat (bulan Maret 2009 telah menerima Rp30.000.000,-), sehingga jumlah kumulatifnya menjadi Rp30.000.000,- + Rp80.000.000,- = Rp110.000.000,-


        Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 dari jumlah kumulatif tersebut adalah 50% x Rp110.000.000,- = Rp55.000.000,- , sehingga PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh Rumah Sakit Raja Sehat adalah :
        5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000,-
        15% x Rp5.000.000 = Rp 750.000,- (+)
        Total Rp3.250.000,-
        Karena bulan Maret telah dipotong Rp750.000,-, maka bulan April PPh yang harus dipotong Rp3.250.000,- - Rp750.000 = Rp2.500.000


        * Jumlah penghasilan bruto bagi Dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik adalah sebesar jasa Dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.


        Misalnya, Pasien Andi membayar tagihan Rumah Sakit Raja Sehat sebesar 25 juta, dengan rincian uang obat Rp5.000.000,- dan uang jasa Dokter Setiawan sebesar Rp20.000.000,-. Rumah Sakit Raja Sehat menerima bagi hasil dari uang jasa Dokter Setiawan sebesar 50% dari jumlah tersebut atau Rp10.000.000,- (sesuai dengan perjanjian).


        Rumah Sakit Raja Sehat memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Dokter B dari jumlah penghasilan bruto Rp20.000.000,- bukan dari jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagi hasil atau Rp10.000.000,-. Sehingga PPh Pasal 21 yang dipotong Rumah Sakit Raja Sehat adalah : 5% x (50% x Rp20.000.000) = Rp500.000,-


    * Hadiah atau penghargaan, bonus, gratifikasi atau imbalan dalam bentuk lain, karena sebagai dokter yang memberikan keuntungan bagi produsen obat-obatan atau alat kesehatan lainnya.


    Misalnya Dokter Setiawan (bukan pegawai tetap di PT Medika) menerima hadiah berupa tiket pesawat dan akomodasinya dari PT Medika senilai Rp50.000.000.
    PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi penghasilan :
    5% xRp50.000.000 = Rp2.500.000,-
    Dokter Setiawan wajib menerima bukti potong PPh Pasal 21 dari PT Medika dan menghitung kembali penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan PPh-nya.


    Apabila dari hadiah tersebut ternyata tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dari PT Medika, maka Dokter Setiawan wajib menghitung dan membayar sendiri Pajak Penghasilan dari hadiah tersebut di dalam SPT Tahunan PPh-nya.


    * Laba usaha karena sebagai dokter yang buka praktek Dokter yang menerima penghasilan dari membuka praktek dapat menghitung PPh melalui 2 cara yaitu pembukuan atau pencatatan.


        a. Pembukuan.
        Laba usaha baik dari praktek maupun pekerjaan bebas seperti dokter sebagai tenaga ahli di Rumah sakit/Klinik Kesehatan, didapat dari hasil laporan Rugi Laba. Apabila Untung maka atas keuntungan tersebut dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh setelah terlebih dahulu dikurangi dengan PTKP setahun.
        Misalnya Dokter Vanny menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung besarnya PPh yang terutang selama satu tahun :
        Peredaran bruto/Omzet : Rp500.000.000
        Pengurangnya :
        Biaya operasional (gaji pegawai, peralatan, Obat, listrik, dll) :(Rp300.000.000)
        Penghasilan neto : Rp200.000.000
        Apabila Dokter Vanny sumber penghasilannya hanya dari praktek, maka PPh terhutang
        Penghasilan neto Rp200.000.000,-
        Pengurang
        PTKP (tk/-) (Rp 15.840.000,-)
        PKP Rp184.160.000,-
        PPh terutang :
        5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,-
        15%x Rp134.160.000 = Rp20.124.000 +
        Total Rp22.624.000,-

        b. Pencatatan
        Laba usaha dari praktek maupun pekerjaan bebas seperti dokter sebagai tenaga ahli, didapat dari peredaran atau penerimaan bruto (omzet) selama satu tahun dikalikan norma penghitungan penghasilan neto (misalnya untuk praktek di Jakarta ditentukan norma penghasilan nettonya 45%).
        Hasil perkalian (Penghasilan neto) tersebut dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh setelah terlebih dahulu dikurangi PTKP.
        Misalnya Dokter Anggita memperoleh penghasilan dari praktek di Jakarta dengan peredaran atau penerimaan bruto (omzet) setahun Rp300.000.000, dan dari Rumah Sakit Raja Sehat sebagai dokter tamu (praktek) Rp200.000.000,- (PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Rumah Sakit Raja Sehat sebesar Rp5.000.000,-).
        PPh terutang : Peredaran bruto setahun (Rp300.000.000,- + Rp200.000.000 = Rp500.000.000,-)
        Penghasilan Neto Rp500.000.000 x 45% = Rp225.000.000
        Pengurang :
        PTKP (tk/-) =(Rp 15.840.000)
        PKP Rp209.160.000,-
        PPh terutang :
        5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000,-
        15% x Rp159.160.000 = Rp23.874.000.-+
        Total Rp26.374.000,-
        PPh yang harus disetor Dokter Anggita ke Bank Persepsi atau Kantor Pos ( diasumsikan Dokter Anggita tidak memperoleh penghasilan lain pada tahun tersebut adalah : Rp 26.374.000,- - Rp5.000.000,- = Rp21.374.000,00


 Pajak Penghasilan bagi Dokter


Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.
Jl. Suryopranoto No.2 Harmoni Plaza Blok K/3 Utara. Jakarta Pusat
Phone          : 021 632 9150

Mobile          : 081319863888
PIN BB         : 228FD5E4
Email           : setiawan@samco-consultant.com | binajasareksaprima@gmail.com
Website       : www.samco-consultant.com
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recommended